Feed aggregator

• View the full image

PANGKALPINANG — Sejak dilantik pada 17 April 2025 sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel, mencatatkan sejumlah tren positif di bidang perekonomian pada 2025.

Pada 2025 berbagai indikator makro di Babel tercatat menunjukkan arah yang semakin positif, dan inklusif, serta berdampak luas. Hal ini, disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Babel Sugeng Arianto, dalam siaran pers BPS Babel, Kamis (15/4/2026).

Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan, berdasarkan data BPS Babel, tercatat pertumbuhan ekonomi kumulatif (c-to-c) Babel meningkat tajam, dari 0,77 persen pada 2024, menjadi 4,09 persen pada 2025. 

"Peningkatan ini, didukung sejumlah fenomena, antara lain meningkatnya aktivitas pertambangan yang berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat, dan mendorong penguatan konsumsi rumah tangga," ungkap Sugeng.

Kemudian, lanjut dia, dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan di Babel juga berhasil ditekan secara konsisten. 

"Tingkat kemiskinan di Negeri Serumpun Sebalai pada September 2024 lalu, sempat tercatat sebesar 5,08 persen, kemudian turun menjadi 5,00 persen pada Maret 2025 dan kembali menurun menjadi 4,77 persen pada September 2025," katanya.

Penurunan ini, kata Sugeng, tidak terlepas dari membaiknya kondisi ekonomi makro, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP), serta inflasi yang relatif terkendali. 

Selain itu, peningkatan belanja bantuan sosial dari pemerintah serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, sehingga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan, kinerja pemerataan ekonomi juga menunjukkan hasil positif. Indeks Gini Ratio, kata dia, menurun dari 0,235 pada September 2024, menjadi 0,222 pada Maret 2025 dan kembali turun menjadi 0,214 pada September 2025.

"Penurunan ini didukung oleh meningkatnya distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah, yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan mulai lebih merata," katanya.

Selain itu, kata Sugeng, berbagai program perlindungan sosial dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pertambangan, turut memperluas akses kelompok berpendapatan rendah terhadap sumber daya ekonomi, sehingga mendorong penurunan ketimpangan secara bertahap.

Di sektor ketenagakerjaan, lanjut dia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan penurunan, dari 4,63 persen pada Agustus 2024, menjadi 4,45 persen pada Agustus 2025. 

"Penurunan ini didukung oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, antara lain melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap tenaga kerja lokal dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," jelasnya.

Selain itu, kata Sugeng, Pemprov Babel juga melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) teknis, tenaga kesehatan dan guru, yang turut menambah kesempatan kerja formal di daerah.

"Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat, tetapi juga semakin inklusif dan berdampak luas," tukasnya.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: Yudhistira Fotografer: Tim IKPEditor: Rangga Kategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image

PANGKALPINANG - Rapat Konsultasi (Rakon) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tingkat Provinsi Bangka Belitung (Babel) 2026, yang dilaksanakan selama dua hari, 15-16 April 2026, resmi ditutup, Kamis (16/4/2026).

Di hari penutupan Rakon tersebut para Kader TP PKK Babel dibekali dengan pengetahuan menghadapi bencana menghadirkan narasumber Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Babel Budi Utama, dan penanggulangan judi online (Judol), dengan narasumber Ipda Ersyah dari Bareskrim Polda Babel.

Ketua Bidang I TP- PKK Babel Sri Hidayati Fery Afriyanto, mewakili Ketua TP-PKK Babel Noni Hidayat Arsani mengatakan, kegiatan rakon hari kedua diikuti oleh Pokja I dan IV. Menurutnya, rakon ini untuk menyelaraskan hasil Rakornas X PKK, dan visi besar Indonesia Emas 2045.

"Rapat konsultasi ini diikuti sebanyak 4 pokja dan 1 bidang kesekretariatan yang dalam pelaksanaannya melakukan penguatan pelaksanaan program-program unggulan sesuai rancangan induk gerakan PKK 2025-2029," ujar Sri Hidayati.

Adapun rangkaian kegiatan dalam rakon, diantaranya edukasi kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di lingkungan rumah tangga, edukasi pencegahan stunting, penurunan kematian ibu dan anak, dan pengelolaan sampah rumah tangga supaya menjadi nilai tambah keluarga.

Sementara itu, Kepala BPBD Babel Budi Utama, menilai Pokja IV dalam mengikuti kegiatan penanggulangan bencana sangat proaktif dengan banyak pertanyaan yang dilontarkan para peserta.

"Alhamdulillah Ibu-Ibu kader PKK sangat proaktif-terlihat banyaknya pertanyaan yang sesuai harapan kami. Ibu-Ibu PKK dari provinsi, terima kasih banyak yang telah menginisiasi kegiatan rokon ini, semoga bermanfaat," ujar Budi Utama. 

Narasumber lainnya, Ipda Ersyah mengungkapkan bahaya terpaparnya judol, dan pentingnya pencegahan. Ia berharap materi yang disampaikan dapat menjadi acuan Ibu-Ibu PKK dalam melakukan pencegahan yang dimulai dari keluarga dan orang-orang terdekat.

Tindakan dini perlu dilakukan berkaca pada data yang menyebutkan pada tahun 2024 hingga 2025, jumlah korban judi online lebih dari 8,8 juta rakyat Indonesia, yang menjadikannya sebagai salah satu negara dengan korban, atau pengguna judi online tertinggi di dunia.

"Saat ini kan lagi maraknya judol, korbannya siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Algoritma judi online bertujuan untuk memastikan bahwa penyedia layanan judi online ini selalu mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan setiap pemain," pungkasnya.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: Hasan AMFotografer: Jo FandiEditor: Rangga Kategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image

PANGKALPINANG — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menggelar Rapat Konsultasi (Rakon) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, di BKPSDMD Babel, mulai dari tanggal 15 April hingga 16 April 2026.

Rakon yang mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK Dengan Melaksanakan Asta Cita Mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu, dibuka secara resmi pada Rabu (15/4/2026) oleh Ketua Bidang I TP-PKK Babel, Sri Hidayati Fery Afriyanto, yang mewakili Ketua TP-PKK Babel, Noni Hidayat Arsani, dengan diikuti seluruh kader TP-PKK Provinsi dan TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Babel.

Membacakan sambutan Ketua TP-PKK Babel, Sri Hidayati menuturkan bahwa pelaksanaan Rakon ini, merupakan momentum krusial untuk menyelaraskan langkah dengan hasil Rakernas X PKK dan visi besar Indonesia Emas 2045.

Sri Hidayati melanjutkan, arah kebijakan gerakan PKK mengacu pada Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029, yang memuat sejumlah program unggulan.

Salah satunya, lanjut Sri Hidayati, adalah Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) yang berfokus pada aspek kesehatan, kelestarian lingkungan dan perencanaan keluarga sehat.

Rakon ini, kata Sri Hidayati, akan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan lainnya, diantaranya edukasi kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di lingkungan rumah tangga, mitigasi bencana dari BPBD, edukasi pencegahan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan anak oleh dokter spesialis anak, serta edukasi pengelolaan sampah rumah tangga.

"Nantinya, para Kader TP-PKK akan terbagi ke dalam beberapa Kelompok Kerja (Pokja), yang akan membahas penguatan pelaksanaan program-program unggulan. Ada 4 Pokja dan 1 bidang lagi untuk membahas penguatan kesekretariatan," tutur Sri Hidayati.

Disamping itu, lanjut Sri Hidayati, dalam Rakon ini akan disosialisasikan juga terkait pencegahan judi online di lingkungan keluarga. Sri menuturkan, maraknya praktik tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya, kondisi ekonomi.

Pokja 1, kata Sri Hidayati, akan membahas penguatan peran PKK kabupaten/kota sebagai fasilitator pencegahan narkoba melalui pembentukan fasilitator Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (Krisan).

"Program ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menekan peredaran narkoba di daerah," tuturnya.

Pokja 2, kata Sri Hidayati, nantinya akan membahas soal dorongan kemandirian ekonomi keluarga melalui program Gelari Pelangi, termasuk fasilitasi promosi produk UP2K agar bisa naik kelas dan bersaing dengan daerah lain, yang bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Sementara Pokja 3, lanjut Sri Hidayati, akan membahas upaya yang dilakukan untuk mendorong kegiatan produktif berbasis keluarga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Salah satu program unggulan yang dibahas Pokja 3, yakni Edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Ini dilakukan, agar sampah rumah tangga nantinya diolah dengan baik dan kemudian bisa menghasilkan rupiah," tuturnya.

Untuk Pokja 4, kata Sri Hidayati, akan membahas terkait edukasi kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di lingkungan rumah tangga. 

"Di dalamnya, akan dibahas soal berapa jumlah kasus kebakaran rumah tangga, jumlah rumah tangga yang memiliki instalasi listrik sesuai standar dan jumlah rumah tangga yang memiliki alat pemadam kebakaran," bebernya.

"Selain itu, akan dibahas juga ada berapa jumlah rumah semi permanen dan rumah kayu, jumlah rumah tangga yang memiliki kotak P3K, jumlah rumah tangga yang telah mendapat sosialisasi penanggulangan kebakaran dan jumlah kader PKK yang telah mendapat sosialisasi penanggulangan kebakaran," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Hidayati menuturkan tentang pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan formal dan nonformal agar masyarakat Bangka Belitung mampu bersaing dengan daerah lain.

Sri Hidayati juga menuturkan bahwa seluruh pengurus TP-PKK kabupaten/kota diimbau untuk mengintegrasikan program PKK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, memperkuat kelembagaan dan kaderisasi, serta membangun kemitraan lintas sektor secara berkelanjutan.

Selain itu, kata Sri Hidayati melanjutkan, pengurus dan kader TP-PKK juga diminta melakukan revitalisasi inovasi lokal, menerapkan pendekatan inklusif dan responsif gender, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program.

Menutup sambutan, Sri Hidayati menuturkan bahwa seluruh kader PKK diharapkan dapat bekerja secara profesional dan penuh keikhlasan demi mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas dan berdaya di Bangka Belitung.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: Yudhistira Fotografer: Iyas ZiEditor: Imelda Kategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

• View the full image
• View the full image

PANGKALPINANG — Bagian dari pengejawantahan Program Prioritas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani untuk memulihkan ekosistem sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel melalui Bappeda sedang mematangkan langkah strategis menjadikan Desa Dendang, Kabupaten Belitung Timur, sebagai pusat pembelajaran (learning center) nasional bagi transformasi lahan pascatambang.

Proyek itu merupakan kolaborasi internasional bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) Jerman dalam kerangka kerja sama Mine Reclamation and Environmental Protection.

Sebagai bagian verifikasi teknis, Kepala Bappeda mengutus Tim Litbang yang dipimpin Kepala Bidang Litbang, Eko Sentosa, untuk mendampingi Bappenas dan BGR melakukan baseline assessment di Kabupaten Belitung Timur.

Penilaian awal ini dilakukan guna memetakan kondisi biofisik, sosial, dan ekonomi secara akurat sebelum proyek diimplementasikan sepenuhnya.

Kepala Bappeda Provinsi Babel, Dr. Joko Triadhi, mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani menegaskan bahwa dalam proyek ini, pemerintah provinsi bertindak sebagai penanggung jawab di tingkat daerah.

Dalam peran tersebut, Pemprov Babel berperan memfasilitasi pelaksanaan proyek dan berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami menjalankan mandat Gubernur untuk mengawal kegiatan ini secara penuh. Fokus kami adalah menjadi jembatan bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat langkah ini beririsan langsung dengan Program Prioritas Gubernur terkait reklamasi tambang berkelanjutan," ujar Joko saat menerima kunjungan tim Bappenas dan BGR Jerman, Jum’at (10/04/2026).

Implementasi kegiatan ini tidak dimulai dari titik nol, melainkan dilaksanakan pada   sawah apung Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) Aik Kik Apau di kolong pascatambang yang merupakan inovasi rintisan masyarakat di Desa Dendang.

Upaya swadaya kelompok masyarakat ini menjadi landasan penting sebagai embrio program berkelanjutan, yang membuktikan bahwa kolong bekas tambang memiliki potensi ekonomi produktif jika dikelola dengan sentuhan inovasi dan teknologi yang tepat.

Pemilihan lokasi kerja sama di Desa Dendang, Kabupaten Belitung Timur tersebut telah melalui proses penjaringan berdasarkan berbagai kriteria, survey awal, dan disepakati pada planning workshop yang telah dilaksanakan pada 24–25 Februari 2026 di Jakarta.

Meski lokasi proyek berada di Belitung Timur, Joko menggarisbawahi bahwa inisiatif ini dirancang dalam skala regional. Pemprov terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur guna memastikan dukungan penuh di lapangan. Desa Dendang diproyeksikan sebagai model yang nantinya menjadi pusat rujukan bagi daerah lainnya di Kepulauan Bangka Belitung.

Secara teknis, program ini menitikberatkan pada model yang aplikatif agar dapat direplikasi secara luas oleh masyarakat maupun pelaku industri. Skema ini disusun untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular, sekaligus menyokong program unggulan daerah dalam reklamasi pascatambang dan pengembangan 20 Desa Wisata.

Joko menekankan bahwa pemulihan lahan pascatambang bukanlah proses instan, melainkan proses bertahap yang dimulai dari transisi dari ketergantungan tambang menuju transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa pemulihan lahan bekas tambang harus selaras dengan potensi wilayah serta aspirasi masyarakat setempat. Banyak inisiatif yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi seringkali hanya berakhir sebatas proyek dan kurang berkelanjutan

"Strategi yang kami usung bukan sekadar aktivitas menanam secara fisik. Kami berupaya memastikan lahan pascatambang kembali menjadi ekosistem produktif yang tidak hanya lestari secara ekologis, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat," pungkasnya.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: Humas BappedaFotografer: Humas BappedaEditor: AhmadKategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

Pangkal Pinang - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto mengatakan untuk mendukung terwujudnya World Class Bureaucracy, setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabat manajerial, yakni pejabat Administrator yang memiliki kompetensi kepemimpinan, kolaboratif, strategis, kinerja, atau pelayanan dalam peningkatan kinerja unit organisasinya.

• View the full image
• View the full image

BANGKA TENGAH  – Kelompok Kerja Mangrove Daerah Bangka Belitung (KKMD Babel), yang diketuai oleh Pj. Sekda Babel, Fery Afriyanto menggelar Focus Group Discussion (FGD) lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Babel.

Kegiatan kerja sama KKBD Babel bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKN), BPDAS Baturusa Cerutuk pada Kamis (9/4/2026) di Soll Marina Hotel, Pangkalanbaru, Bangka Tengah tersebut diikuti 55 orang peserta perwakilan lintas OPD dan pemangku kepentingan, yang juga selaku kepengurusan KKMD Babel.

Pj Sekda Babel, Fery dalam sambutannya yang disampaikan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bangka Belitung, Bambang T, mengungkapkan Babel saat ini, dianugerahi ekosistem mangrove yang luar biasa, yang bukan hanya menjadi benteng alami pesisir, tetapi juga aset ekonomi dan lingkungan yang vital.

“Namun, tantangan terbesar kita saat ini dalam pengelolaan mangrove seringkali terletak pada ketersediaan dan akurasi data. Data mangrove seringkali masih tersebar di berbagai instansi dengan format dan metode yang beragam,” katanya.

Hal tersebut, menurutnya, kerap menimbulkan hambatan dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. “Oleh karena itu, FGD hari ini menjadi krusial. Kita hadir di sini untuk memetakan kembali di mana saja sumber data itu berada, menyelaraskan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih, membangun kolaborasi agar data mangrove Babel menjadi satu kesatuan yang utuh dan mudah diakses,” ujarnya.

Ia berharap melalui diskusi ini, dapat menyepakati sebuah mekanisme pertukaran data yang efisien. “Mari kita tinggalkan ego sektoral dan mulai membangun sistem informasi mangrove yang terintegrasi demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung di masa depan,” ajak dia.

Sebelumnya, Ketua Pelaksan FGD, Andi Apriandy menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengidentifikasi sumber dan informasi tentang mangrove yang tersedia, serta meningkatkan kapasitas koordinasi antar OPD dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan data mangrove.

Kegiatan KKMD Babel yang berlangsung sehari penuh, bahkan hingga malam hari tersebut, turut menghadirkan sejumlah narasumber, satu diantaranya Adalah Ariyo Bimmo yang menyampaikan materi terkait “Ekosistem Rehabilitasi Mangrov berbasis Perhutanan Sosial”, Giri Suryanta dari Kemenhut RI dengan materi “Sinkronisasi Program KKMD dalam Program Kerja KKMN”,  Suwignya Utama mengusung tema “Belajar Dari Pendekatan Rehabilitasi Mangrove Terintegrasi Menuju Sustainability”, serta utusan akademisi dalam hal ini Universitas Bangka Belitung.

Menariknya, KKMD untuk kepengurusan yang baru ini, dan rencananya akan dilantik oleh Gubernur Babel Hidayat Arsani pada akhir April 2026 mendatang, mulai mempersiapkan sebuah inovasi berkenaan dengan data mangrove secara terintegrasi.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: Tim IKPFotografer: IstimewaEditor: AhmadKategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

Pangkal Pinang - Dewan Pengurus (DP) KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Pengarahan dan Pemberian Tali Asih KORPRI, di ruang Tanjung Pendam, lantai 2 Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Kamis (9/4/2026). Tali asih KORPRI diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purnabhakti periode Januari - April 2026.

Pangkal Pinang - Seleksi Tingkat Unit MTQ VIII KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 segera digelar. Pendaftaran telah dibuka, hingga 15 April 2026.

Demi suksesnya acara, Dewan Pengurus (DP) KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Rapat Dewan Hakim, Panitera, dan Rapat Persiapan Kegiatan, serta Pembagian Tugas Panitia MTQ KORPRI Tahun 2026 di ruang kelas Tanjung Tinggi, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Selasa (7/4/2026).

• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image

BELITUNG — Di tengah arus modernisasi yang terus bergerak cepat, masyarakat Dusun Ulim, Desa Lassar, Kecamatan Membalong, Pulau Belitung, masih setia menjaga satu tradisi yang diwariskan turun-temurun, namanya Maras Taun. 

Bagi masyarakat Belitung, tradisi ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang spiritual dan sosial yang mengikat hubungan manusia dengan alam, leluhur dan Sang Pencipta.

Maras Taun merupakan ritual ungkapan syukur atas hasil panen padi, yang selama generasi menjadi sumber penghidupan masyarakat. Tradisi ini memadukan unsur adat, religi, seni, serta nilai gotong royong yang masih terpelihara hingga hari ini.

Perayaan Maras Taun tahun ini, digelar pada Minggu (5/4/2026), yang dipusatkan di kediaman Ketua Forum Kedukunan Adat se-Belitung (FKAB), Mukti Maharip.

Ratusan warga, tokoh adat, pelaku seni, serta pejabat daerah, hadir mengenakan pakaian adat Melayu Belitung, menciptakan suasana sakral sekaligus penuh kebersamaan.

Kehadiran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani turut menambah makna perhelatan budaya tersebut. Sang Gubernur hadir bersama sejumlah kepala daerah, untuk menyaksikan langsung tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat.

- Pantun Berebut Lawang, Tradisi Lisan Pembuka Adat

Rangkaian prosesi, diawali dengan pantun berebut lawang, tradisi berbalas pantun yang menjadi simbol pembuka pintu kehormatan bagi tamu yang hadir.

Tradisi lisan ini, bukan sekadar hiburan, tetapi sarat filosofi. Pantun-pantun yang dilantunkan secara bersahutan, menjadi simbol penghormatan, sekaligus media komunikasi adat yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi.

Awalnya, tradisi berbalas pantun ini merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Belitung. Namun, para tetua adat kemudian memasukkannya dalam rangkaian Maras Taun, sebagai bentuk pelestarian budaya lokal.

Lantunan hadrah yang mengiringi prosesi, semakin memperkuat nuansa seni dan spiritual dalam perayaan tersebut.

- Tumbuk Lesung, Simbol Harmoni Manusia dan Alam

Salah satu prosesi yang menarik perhatian dalam perayaan ini adalah ritual tumbuk lesung, yakni kegiatan menumbuk padi secara bersama-sama menggunakan lesung dan alu kayu secara berirama.

Ritual ini, bukan sekadar aktivitas simbolik, melainkan memiliki makna filosofis mendalam tentang rasa syukur atas panen, penghormatan terhadap warisan leluhur, serta pentingnya kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.

Irama tumbukan lesung yang dilakukan secara bersama-sama melambangkan nilai gotong royong. Tidak ada individu yang bekerja sendiri, semuanya bergerak dalam harmoni yang sama.

Bagi masyarakat Desa Lassar, mempertahankan tradisi menumbuk padi secara manual di tengah kemajuan teknologi, juga menjadi simbol komitmen menjaga identitas budaya.

Lebih dari itu, tumbuk lesung dimaknai sebagai refleksi hubungan manusia dengan alam. Bahwa hasil panen bukan semata hasil kerja manusia, tetapi juga bagian dari keseimbangan alam yang harus dijaga.

- Warisan Budaya yang Mendunia

Maras Taun telah lama menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Belitung. Tradisi ini bahkan diakui sebagai bagian dari kearifan lokal, yang masuk dalam kategori warisan budaya tak benda.

Meski terdapat beberapa penyesuaian dalam pelaksanaannya, seperti tidak lagi dilakukannya prosesi pemotongan lepat gede dalam dua tahun terakhir, esensi tradisi tetap terjaga. 

Sebagai simbol syukur, tuan rumah tetap menyajikan hidangan tradisional dalam dulang sebagai bagian dari ritual adat.

- Dukungan Pemerintah untuk Pelestarian Budaya

Ketua FKAB, Mukti Maharip mengatakan, para tokoh adat terus berupaya menjaga kelangsungan tradisi Maras Taun meskipun menghadapi berbagai tantangan zaman.

Menurut dia, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar tradisi Maras Taun tetap lestari dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Maras Taun ini adalah adat budaya Belitung yang terus kami jaga. Kami berharap dukungan pemerintah agar tradisi ini tetap terpelihara dan semakin dikenal," ujar Mukti.

Di sisi lain, Gubernur Babel Hidayat Arsani, menilai Maras Taun bukan sekadar ritual adat, tetapi juga refleksi nilai kehidupan masyarakat yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam dan spiritualitas.

"Maras Taun memiliki nilai spiritual sebagai bentuk rasa syukur dan harapan masyarakat kepada Allah SWT. Tradisi ini merupakan cerminan kearifan lokal yang harus terus kita jaga bersama," kata Gubernur Hidayat.

Gubernur Hidayat juga menekankan tentang pentingnya peran tokoh adat dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

"Saya bangga bisa hadir di tengah masyarakat dan para dukun kampung. Tugas kita bersama menjaga desa agar tetap aman dan harmonis," ujarnya.

Di Belitung, Maras Taun bukan hanya tentang tradisi. Ia adalah identitas, memori kolektif, sekaligus pengingat bahwa kemajuan zaman tidak harus menghapus jejak budaya. Selama masih ada yang merawatnya, denyut tradisi itu akan terus hidup.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: Rangga Fotografer: Iyas ZiEditor: Yudhistira Kategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

• View the full image
• View the full image
• View the full image

PANGKALPINANG — Komitmen pemberantasan korupsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kembali mendapat sorotan positif oleh lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2026, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI Untung Wicaksono, menyampaikan optimismenya terhadap capaian Babel tahun ini.

Hal ini bercermin pada capaian yang ditorehkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel pada 2025, yang menerima penghargaan peringkat kedua Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah dari KPK RI. 

“Babel sudah menunjukkan progres yang sangat baik. Dengan komitmen bersama, saya optimis tahun ini bisa meraih peringkat pertama,” ujar Untung, pada Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, untuk meraih posisi teratas, dibutuhkan konsistensi dalam penguatan sistem tata kelola, peningkatan integritas aparatur, serta komitmen berkelanjutan dalam transparansi, dan akuntabilitas.

Pada kesempatan tersebut, Untung Wicaksono sebagai perwakilan KPK RI pun menyerahkan secara langsung plakat penghargaan yang ditorehkan pada 2025 lalu, kepada Gubernur Babel Hidayat Arsani.

Menanggapi hal itu, Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diraih. Ia mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Babel, termasuk dukungan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Ini suatu kehormatan bagi rakyat Bangka Belitung. Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh tim dan doa masyarakat,” ungkap Hidayat.

Lebih lanjut, Hidayat menegaskan komitmennya untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan capaian tersebut. Ia menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih melalui penempatan sumber daya manusia yang berintegritas, serta pengelolaan keuangan yang transparan.

“Upaya kami jelas, meletakkan SDM yang bersih, keuangan yang bersih, dengan prinsip uang rakyat harus kembali ke rakyat. Pemborosan akan kita pangkas, dan tidak ada proyek mubazir di era saya. Semua harus sesuai aturan dan ketentuan,” katanya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Babel Fery Afriyanto, mengimbau seluruh perangkat daerah agar proaktif dalam menindaklanjuti arahan KPK. Ia menekankan pentingnya sinergi dan keseriusan seluruh organisasi perangkat daerah dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari Direktorat Korsup Wilayah II KPK RI, dan diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Babel.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: LulusFotografer: Jo FandiEditor: Rangga Kategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

Pangkal Pinang - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyosialisasikan Panduan Cuti Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kepegawaian yang profesional dan berintegritas. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pemenuhan hak ASN tetap berjalan selaras dengan optimalisasi pelayanan publik.

• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image

PANGKALPINANG — Suasana pagi itu, Selasa (17/4/2025), di sebuah pemukiman, tepatnya di Perumahan Taman Gandaria Mas 2, Pangkalpinang, terasa agak berbeda. 

Ada duka, yang masih menyelimuti keluarga almarhum Reshansa, seorang aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Namun, hadirnya rombongan ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel pagi itu, membawa sedikit kehangatan di tengah kehilangan mendalam, yang masih dirasakan keluarga Almarhum Reshansa.

Yang mana, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, datang langsung memimpin rombongan perwakilan ASN Peduli Babel, untuk menyerahkan tali asih, kepada keluarga yang ditinggalkan. 

Kehadiran mereka pagi itu, bukan sekadar membawa bantuan, tetapi juga membawa pesan kebersamaan, bahwa keluarga almarhum tidak sendiri menghadapi masa sulit ini.

“Kami datang membawa salam dan kepedulian dari seluruh rekan ASN. Semoga ini bisa sedikit meringankan beban dan menjadi penguat bagi keluarga,” ujar Fery dengan nada penuh empati.

Di ruang tamu rumah duka, suasana berlangsung hangat namun penuh haru. Percakapan singkat diselingi doa, sementara keluarga menerima para tamu dengan rasa terima kasih yang mendalam.

Di lain sisi, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel, Donny R., mengatakan bantuan yang diberikan merupakan hasil kebersamaan para pegawai, Korpri, serta Dharma Wanita Persatuan. 

Menurut Donny, solidaritas seperti ini menjadi bagian dari nilai kekeluargaan yang terus dijaga di lingkungan ASN.

“Ini bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang rasa kebersamaan kami kepada keluarga almarhum,” kata Donny.

Fimelia, istri almarhum, tak kuasa menyembunyikan rasa harunya. Dengan suara lirih, ia menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Baginya, dukungan moral yang datang silih berganti menjadi kekuatan tersendiri bagi dirinya dan keluarga.

“Terima kasih atas perhatian bapak dan ibu semua. Kami merasa tidak sendiri. Mohon maaf jika semasa hidup suami saya ada kesalahan,” ucap Fimelia.

Di tengah duka yang belum sepenuhnya reda, kepedulian yang datang pagi itu menjadi pengingat bahwa di balik rutinitas birokrasi, masih ada rasa kemanusiaan yang hidup dan tumbuh, menjadi penguat saat salah satu dari mereka harus berpulang lebih dulu.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: LulusFotografer: Jo FandiEditor: Yudhistira Kategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

Pangkal Pinang - Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.4.1/0237/BKPSDMD/2026 tanggal 6 April 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terbit. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

Pangkal Pinang - Budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang bertransformasi. ASN akan bekerja dari rumah atau Working From Home (WFH) pada setiap hari Jumat. Perubahan ini untuk menyikapi kondisi global saat ini dan bertujuan untuk efisiensi energi, menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 20 persen, dan merespon kenaikan harga minyak global. 

• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image

BELITUNG — Suasana pelayanan di Kantor Samsat Belitung pada Senin (6/4/2026) berlangsung normal. Warga tampak datang silih berganti membawa dokumen kendaraan untuk membayar pajak tahunan, dengan tertib mengantre sesuai prosedur pelayanan.

Di tengah aktivitas tersebut, Suryanto, salah satu wajib pajak, mengaku terkejut saat menyadari dirinya mengantre, di sampingnya berdiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi pelayanan.

Ia mengapresiasi langkah gubernur yang turun langsung untuk memastikan kualitas pelayanan publik.

"Bagi saya kunjungan Pak Gubernur ke Samsat ini sangat baik. Ini menunjukkan harapan kami sebagai masyarakat bahwa pemimpin bisa melihat langsung kondisi di lapangan dan itu sudah dilakukan," kata Suryanto.

Kehadiran Gubernur juga menarik perhatian warga lainnya. Sejumlah pengunjung tampak saling berbisik saat Hidayat Arsani memasuki area pelayanan melalui pintu utama. Ia kemudian menyempatkan diri menyapa dan berdialog dengan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menanyakan langsung pengalaman warga saat mengurus pajak kendaraan, termasuk menerima masukan terkait kualitas layanan dan fasilitas yang tersedia.

Beberapa warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan harapan mereka, mulai dari percepatan proses pelayanan hingga peningkatan kenyamanan fasilitas ruang tunggu.

Hidayat Arsani menilai kinerja pelayanan Samsat Belitung saat ini sudah berjalan baik dan mampu memenuhi target pendapatan daerah. 

Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pelayanan berpuas diri.

"Hari ini kita lihat pelayanannya cepat dan hasil kinerjanya baik. Fasilitas yang ada saat ini cukup, tetapi ke depan tetap harus ditingkatkan. Pelayanan kepada masyarakat harus terus diperbaiki dan dioptimalkan," pesannya.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: Rangga Fotografer: Iyas ZiEditor: Yudhistira Kategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image

PANGKALPINANG — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Noni Hidayat Arsani, mendampingi Gubernur Babel, Hidayat Arsani, di kegiatan Panen Cabai Bersama, di Rumah Dinas Gubernur, Air Itam, Pangkalpinang, Sabtu (4/4/2026).

"Alhamdulillah, hari ini kita panen cabai. Ini hasil dari program Gerakan Nanem Cabai Rakyat (Gencar) yang digagas pak Gubernur. Hasil panennya kurang lebih 50 kilogram," kata Noni.

Adapun hasil panen yang dilakukan secara gotong royong dengan dipimpin langsung Gubernur itu kemudian dibagikan secara simbolis kepada 75 warga, yang terdiri dari pelaku UMKM, guru, kelompok dasawisma, serta masyarakat rentan di tiga desa dan kelurahan, yakni Air Itam, Sinar Bulan dan Padang Baru.

Salah satu perwakilan masyarakat, Sumi, mengaku program Gencar sangat membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari.

"Program Gencar ini sangat membantu. Selain bisa memenuhi kebutuhan sendiri, juga bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga," ujar Sumi.

Di lain sisi, Gubernur Babel, Hidayat Arsani mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah, untuk ditanami cabai dan komoditas pangan lainnya.

Menurutnya, program Gencar menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan sekaligus menekan inflasi melalui keterlibatan langsung masyarakat.

"Mari manfaatkan lahan yang ada untuk bertanam, salah satunya cabai, agar kebutuhan bisa dipenuhi secara mandiri," ucap Gubernur.

Kegiatan panen bersama tersebut turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pengurus TP PKK Babel, Dharma Wanita Persatuan Babel, kelompok tani, serta perwakilan masyarakat dari Kelurahan Air Itam, Sinar Bulan dan Desa Padang Baru.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: Yudhistira Fotografer: Jo FandiEditor: Kris Kategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image
• View the full image

PANGKALPINANG — Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar kegiatan Halal Bihalal dan Family Gathering di Hotel Belitung Resort, kawasan Pantai Pasir Padi, Pangkalpinang, Sabtu (4/4/2026) pagi.

Ketua BKOW Babel, Noni Hidayat Arsani, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, membangun kekompakan, serta memperkuat sinergi antarorganisasi wanita yang tergabung dalam BKOW.

“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya membangun kebersamaan, tetapi juga memperkuat komunikasi, kerja sama tim, serta semangat kolektif yang dapat diimplementasikan dalam program kerja organisasi,” kata Noni.

Menurut Noni, berbagai persoalan sosial masih membutuhkan perhatian dan keterlibatan bersama, sehingga diperlukan partisipasi aktif seluruh organisasi wanita yang berada di bawah naungan BKOW.

“Diperlukan sinergi antara pemerintah dan organisasi wanita agar program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat kolaborasi antara organisasi wanita dan pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di Bangka Belitung.

Tak lupa, Noni juga menyampaikan ucapan Idulfitri kepada seluruh peserta yang hadir serta mengapresiasi panitia pelaksana kegiatan.

“Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima Allah SWT,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Noni menyebut bahwa kegiatan Halal Bihalal tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai kebersamaan antaranggota organisasi.

Kegiatan juga diisi dengan berbagai permainan kebersamaan untuk meningkatkan interaksi antar peserta dan ditutup dengan sesi tukar kado sebagai simbol keakraban dan kekeluargaan.

Sejumlah organisasi wanita turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD), Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri dan Persikindo.

Turut hadir pula Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Babel Asyraf Suryadin yang mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan undangan lainnya.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: ImeldaFotografer: Lulus/DinaEditor: YudhistiraKategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita

PANGKAL PINANG – Proses Seleksi Terbuka (Selter) pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memasuki tahapan akhir seleksi, yakni Presentasi Makalah dan Wawancara.

Pangkal Pinang -  Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tahun 2026 akan segera digelar. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di Instansi pemerintah daerah ataupun vertikal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ingin berpartisipasi, dapat segera mempersiapkan diri.

• View the full image

JAKARTA - Pemerintah menyampaikan bahwa belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non subsidi, per 1 April 2026. Hal ini merespons ramainya informasi keliru yang beredar bahwa harga BBM nonsubsidi bakal naik drastis.

Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat.

"Setelah kami melakukan koordinasi, dalam hal ini pemerintah bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat, Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Prasetyo dalam pernyataan resmi, Selasa (31/3/2026).

Prasetyo mengimbau masyarakat tetap tenang. Pemerintah menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat. Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," tegasnya.

Sumber: Dinas KominfoPenulis: Bakom RIFotografer: Bakom RIEditor: Tim IKPKategori Info Publik: Tersedia Setiap SaatKategori Konten: Berita